Kementerian Perindustrian ( Kemenperin) bekerjasama dengan Kemenkominfo dan Kemendag akan melakukan pemblokiran terhadap ponsel ilegal atau Black Market di Indonesia. Rencananya kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada bulan Agustus 2019 ini. Selain itu kebijakan ini juga akan bekerja sama dengan penyedia layanan provider di Indonesia.

Ponsel yang dibeli diluar negeri atau tidak resmi melalui tahapan aturan TKDN serta ponsel bergaransi distributor akan terkena dampak juga dari peraturan ini. Adapun cara pemblokiran untuk ponsel-ponsel ilegal ini adalah dengan cara memblokir nomor IMEI(International Mobile Equipment Identity). Jadi IMEI yang tidak terdaftar dalam database Kemenperin tidak akan dapat menggunakan kartu provider yang ada di Indonesia lebih tepatnya ponsel ilegal tadi tidak mendapat layanan seperti tidak dapat mengakses internet atau bahkan mungkin tidak akan mendapatkan sinyal dari kartu provider yang digunakan.

Bagi anda yang menggunakan ponsel ilegal saat ini, anada tidak perlu khawatir karena ponsel-ponsel yang masuk ke Indonesia sebelum kebijakan ini disahkan pada 17 Agustus 2019 akan mendapatkan pemutihan selama masa transisi sekitar beberapa tahun kedepan. Pemblokiran tadi hanya pada IMEI ponsel saja, jadi untuk komponen-komponen lain tidak akan berpengaruh, jika anda menggunakan Wifi untuk akses internet dan jarang menggunakan fitur telepon dan SMS melalui kartu SIM maka hal ini mungkin tidak terlalu menjadi masalah yang begitu berarti.